DPRD Trenggalek Desak Pemerintah Percepat Relokasi dan Evaluasi Mitigasi Pasca Longsor di Bendungan

Kamis, 6 November 2025 - 16:07 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Saat Ketua DPRD Trenggalek Doding Rahmadi (kanan) ikut Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin meninjau lokasi longsor, Senin (3/11/2025).

Saat Ketua DPRD Trenggalek Doding Rahmadi (kanan) ikut Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin meninjau lokasi longsor, Senin (3/11/2025).

RagamWarta.com – Empat warga Dusun Banaran, Desa Depok, Kecamatan Bendungan, tewas tertimbun tanah longsor setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut awal November ini.

Menyikapi tragedi itu, DPRD Trenggalek menegaskan perlunya percepatan relokasi warga di zona rawan sekaligus evaluasi menyeluruh terhadap sistem mitigasi bencana di daerah pegunungan.

Dikutip dari pernyataan Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi saat ikut mendampingi Bupati Trenggalek meninjau lokasi longsor mengatakan bahwa penanganan bencana tak boleh berhenti pada respons cepat saja.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Politisi PDI Perjuangan itu menilai langkah jangka panjang perlu segera disiapkan agar kejadian serupa tidak terulang.

“Kami mendorong agar relokasi warga di wilayah rawan dilakukan secepatnya, tapi juga harus berdasarkan kajian teknis yang matang. Jangan sampai relokasi justru menempatkan warga di lokasi yang juga berisiko,” tegasnya.

Diketahui ada tiga titik longsor di Desa Depok yang kini masuk prioritas penanganan. Doding meminta Pemkab bersama BPBD dan Dinas Sosial memastikan kebutuhan dasar warga selama masa pengungsian tetap terpenuhi.

“Kami akan mendukung dari sisi anggaran, tapi juga mengawasi agar penggunaannya tepat sasaran,” ujar pria yang dulunya merupakan aktivis GMNI Trenggalek itu.

Doding juga menambahkan bahwa Trenggalek masih memiliki ruang fiskal sekitar Rp3 miliar yang dapat digunakan untuk penanganan bencana hingga akhir tahun.

“Anggaran ini bisa dimanfaatkan untuk relokasi sementara dan pemulihan pascabencana, asalkan pengelolaannya transparan,” katanya.

Dalam kesempatan ini Ia juga menyoroti perlunya peningkatan edukasi kebencanaan di wilayah rawan longsor.

“Sebagian warga belum memahami tanda-tanda awal tanah bergerak atau bagaimana melakukan evakuasi cepat. Sosialisasi harus rutin, tidak hanya setelah bencana,” ucapnya.

Selain itu, Doding juga mendorong adanya evaluasi terhadap sistem deteksi dini dan kesiapan peralatan di lapangan.

“BPBD dan perangkat desa perlu dilatih lebih intensif agar bisa merespons sebelum bencana membesar. Respons cepat sudah baik, tapi sistemnya perlu diperkuat,” imbuhnya.

Terakhir, ia menegaskan bahwa penanganan bencana di Trenggalek harus berbasis mitigasi dan perencanaan berkelanjutan.

“Kita tidak bisa memprediksi kapan bencana datang, tapi kita bisa meminimalkan risikonya. Itu yang harus menjadi fokus kita bersama,” pungkasnya.

 

Berita Terkait

Kinerja Satgas MBG Trenggalek Dikuliti PMII, DPRD Minta Pengawasan Diperketat
DPRD Janji Bakal Kawal 3 Tuntutan Mitra MBG Trenggalek
DPRD Trenggalek Finalisasi Perda Madin, Lebih Banyak Lembaga Bakal Terfasilitasi
DPRD Trenggalek Terima Nota Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Target Rampung Dua Pekan
Bahas Raperda Telekomunikasi Trenggalek, DPRD Bidik Sumber PAD Baru
Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 Siap Bahas, Jadi Dasar Perubahan Anggaran 2026
Perda Pilkades Trenggalek Ditarget Selesai Agustus, Tahapan Pemilihan Siap Dimulai
Perda Madrasah Diniyah Nonformal Trenggalek Disiapkan, Madin di Masjid hingga Rumah Bakal Terfasilitasi

Berita Terkait

Senin, 22 Juni 2026 - 20:05 WIB

Kinerja Satgas MBG Trenggalek Dikuliti PMII, DPRD Minta Pengawasan Diperketat

Senin, 22 Juni 2026 - 18:07 WIB

DPRD Janji Bakal Kawal 3 Tuntutan Mitra MBG Trenggalek

Kamis, 18 Juni 2026 - 15:02 WIB

DPRD Trenggalek Finalisasi Perda Madin, Lebih Banyak Lembaga Bakal Terfasilitasi

Rabu, 17 Juni 2026 - 20:18 WIB

DPRD Trenggalek Terima Nota Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Target Rampung Dua Pekan

Selasa, 16 Juni 2026 - 17:09 WIB

Bahas Raperda Telekomunikasi Trenggalek, DPRD Bidik Sumber PAD Baru

Berita Terbaru

Plt Kepala MIN 1 Trenggalek, Sanusi usai ikuti hearing di kantor DPRD Trenggalek, Rabu (15/7/2026).

Berita

MIN 1 Trenggalek Ngaku Pengadaan LKS Keputusan Komite

Rabu, 15 Jul 2026 - 19:07 WIB

Suasana hearing antara antara wali murid MIN 1 Trenggalek dengan pihak sekolah di gedung DPRD Trenggalek.

Parlemen

Harga LKS Kemahalan, Wali Murid MIN 1 Trenggalek Wadul Dewan

Rabu, 15 Jul 2026 - 19:07 WIB