Ikuti Instruksi Presiden, DPRD Trenggalek Sisir Anggaran Kunker

Jumat, 7 Maret 2025 - 17:38 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Doding Rahmadi (paling kiri) pimpin rapat dengan agenda penetapan Pokok-pokok Pikiran untuk Rancangan Awal RKPD 2026 dan Penyesuaian Agenda Kegiatan Bulan Maret 2025, Kamis (6/3/2025).

Doding Rahmadi (paling kiri) pimpin rapat dengan agenda penetapan Pokok-pokok Pikiran untuk Rancangan Awal RKPD 2026 dan Penyesuaian Agenda Kegiatan Bulan Maret 2025, Kamis (6/3/2025).

RagamWarta.com – Laksanakan instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, DPRD Trenggalek mulai sisir sejumlah kegiatan yang bisa dipangkas.

Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi menjelaskan bahwa ada banyak kegiatan yang bakal dipangkas. Pemangkasan anggaran terbesar ada pada kunjungan kerja (kunker) yang mencapai 50 persen.

“Kita dipotong 50 persen. Jadi potongan kita sekitar Rp 8,5 miliar,” ujar Doding usai pimpin rapat dengan agenda penetapan Pokok-pokok Pikiran untuk Rancangan Awal RKPD 2026 dan Penyesuaian Agenda Kegiatan Bulan Maret 2025.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dengan anggaran yang lebih terbatas, DPRD Trenggalek berupaya mengevaluasi kebijakan terkait pelaksanaan kunker. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah mengutamakan kunjungan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang relevan dengan kebutuhan.

“Sempat ada perdebatan jadwal kunker ada dua opsi, tetap keluar daerah atau difokuskan di OPD lokal. Tapi teman-teman sudah sepakat untuk mengutamakan OPD-OPD,” jelas Doding, Kamis (6/3/2025).

Ia menegaskan bahwa tujuan utama kunker adalah mencari referensi kebijakan yang dapat diterapkan di Trenggalek. Jika berkaitan dengan pendapatan daerah, maka kunjungan akan diarahkan ke OPD yang menangani sektor tersebut.

Pihaknya juga tidak memungkiri bahwa Yogyakarta masih menjadi pilihan utama karena dinilai memiliki banyak referensi dalam pengelolaan pemerintahan.

“Jogja sering jadi tujuan karena ada banyak OPD yang bisa dijadikan tempat studi banding,” tambahnya.

Menurut Doding, kunjungan kerja bukan sekadar perjalanan dinas, tetapi bagian dari upaya memperkaya wawasan para anggota dewan dalam menyusun kebijakan daerah.

“Saat menentukan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), kita harus memiliki referensi yang cukup, terutama untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” pungkasnya.

 

Berita Terkait

Kinerja Satgas MBG Trenggalek Dikuliti PMII, DPRD Minta Pengawasan Diperketat
DPRD Janji Bakal Kawal 3 Tuntutan Mitra MBG Trenggalek
DPRD Trenggalek Finalisasi Perda Madin, Lebih Banyak Lembaga Bakal Terfasilitasi
DPRD Trenggalek Terima Nota Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Target Rampung Dua Pekan
Bahas Raperda Telekomunikasi Trenggalek, DPRD Bidik Sumber PAD Baru
Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 Siap Bahas, Jadi Dasar Perubahan Anggaran 2026
Perda Pilkades Trenggalek Ditarget Selesai Agustus, Tahapan Pemilihan Siap Dimulai
Perda Madrasah Diniyah Nonformal Trenggalek Disiapkan, Madin di Masjid hingga Rumah Bakal Terfasilitasi

Berita Terkait

Senin, 22 Juni 2026 - 20:05 WIB

Kinerja Satgas MBG Trenggalek Dikuliti PMII, DPRD Minta Pengawasan Diperketat

Senin, 22 Juni 2026 - 18:07 WIB

DPRD Janji Bakal Kawal 3 Tuntutan Mitra MBG Trenggalek

Kamis, 18 Juni 2026 - 15:02 WIB

DPRD Trenggalek Finalisasi Perda Madin, Lebih Banyak Lembaga Bakal Terfasilitasi

Rabu, 17 Juni 2026 - 20:18 WIB

DPRD Trenggalek Terima Nota Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Target Rampung Dua Pekan

Selasa, 16 Juni 2026 - 17:09 WIB

Bahas Raperda Telekomunikasi Trenggalek, DPRD Bidik Sumber PAD Baru

Berita Terbaru