RagamWarta.com – Pemerintah Republik Indonesia mulai menata ulang industri transportasi berbasis aplikasi sebagai bagian dari kebijakan nasional perlindungan pekerja sektor digital.
Penataan ini dilakukan seiring pesatnya pertumbuhan ekonomi digital yang melibatkan jutaan pengemudi ojek online dan kurir sebagai tulang punggung layanan.
Selama beberapa tahun terakhir, industri ride-hailing berkembang tanpa kerangka regulasi yang sepenuhnya menjamin keseimbangan antara kepentingan perusahaan aplikasi dan kesejahteraan pengemudi.
Pemerintah pusat menilai kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial jika tidak segera direspons melalui kebijakan yang lebih berpihak pada pekerja.
Dalam konteks itulah pemerintah menyiapkan regulasi setingkat Peraturan Presiden yang mengatur hubungan antara platform digital dan pengemudi.
Substansi kebijakan ini mencakup pembatasan potongan komisi aplikasi, kewajiban pemberian perlindungan sosial, serta penguatan posisi pengemudi dalam ekosistem transportasi digital.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan ekonomi digital harus berjalan seiring dengan keadilan sosial.
“Negara harus hadir melindungi rakyatnya, termasuk mereka yang bekerja di sektor ekonomi digital. Pembangunan tidak boleh meninggalkan keadilan,” ujar Prabowo dikutip dari pernyataan resminya.
Pemerintah memandang pengemudi bukan sekadar mitra bisnis, melainkan bagian dari tenaga kerja nasional yang memiliki kontribusi nyata terhadap perekonomian.
Karena itu, aspek jaminan sosial seperti asuransi kecelakaan kerja dan perlindungan kesehatan menjadi salah satu perhatian utama dalam kebijakan ini.
Selain melindungi pengemudi, kebijakan tersebut juga diarahkan untuk menciptakan kepastian usaha bagi perusahaan aplikasi.
Pemerintah berharap regulasi yang jelas justru memperkuat iklim investasi dan menciptakan hubungan industrial yang lebih sehat di sektor ekonomi digital.
Melalui reformasi transportasi digital ini, pemerintah menargetkan terciptanya ekosistem yang berkelanjutan, adil, dan mampu menjadi model penataan ekonomi digital di Indonesia.
