RagamWarta.com – Komisi II DPRD Trenggalek langsungkan inspeksi mendadak (sidak) terkait penertiban lahan aset milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek.
Pihaknya bersama Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Trenggalek meninjau langsung penyalahgunaan aset di lapangan Desa Sumbergedong Kecamatan Trenggalek. Ikut juga dalam sidak tersebut dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Trenggalek.
“Kami menemukan ada sekitar 20 warung yang menempati lokasi tanpa memenuhi izin administrasi. Sekiranya mereka juga telah bertempat di situ sejak 5 tahun yang lalu. Dengan berkembangnya kejadian ini maka pemerintah kehilangan pendapatan atas aset yang dimilikinya,” teguh Mugianto selaku Ketua komisi II DPRD Trenggalek, Selasa (8/8/2023)
Mengingat lebih dari lima tahun warung yang ada di lokasi belum memiliki izin sesuai aturan yang berlaku.
“Kita melakukan sidak di lapangan sumbergedong untuk memastikan kegiatan masyarakat yang menggunakan tanah aset harus di tertibkan secara administrasi,” kata Mugianto.
Disampaikan Mugianto, setelah dilakukan sidak selanjutnya akan dilakukan penertiban secara administrasi. Karena lahan milik pemkab maka izin harus di penuhi, maka kedepan akan ada rencana di serasikan dan ditata dengan rapi karena lokaisnya juga tepat di tengah kota.
Terkait rencana akan di bangun berupa ruko, nanti melihat luasan lokasi jadi akan di sesuaikan layak berapa ruko lokais tersebut.
Rencana target tersebut akan dilakukan di tahun 2025 mendatang. Mekanisme penertiban tetap mengacu perda sewa lahan aset dan jika ada hal lain akan ada komunikasi lebih lanjut.
“Nanti siapa yang akan menyewa, ada kebebasan dengan regulasi yang telah di atur dalam perda,” ungkapnya.
Bahkan menurutnya, Bakeuda juga telah memastikan dan mengumpulkan paguyuban dilokasi yang telah terbentuk. Jadi siapa saja yang ada di dalam paguyuban ini telah di data secara administrasi.
Setelah administrasi atau izin ada, sistem sewa ada di terapkan dengan memiliki izin sewa lahan pemda. Bulan depan proses penertiban administrasi ditarget sudah tertib, jadi sementara di tertibkan agar tidak liar saja.
Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek Hartoko menyampaikan bahwa pada lokasi lapangan sumbergedong ada 20 lokasi warung telah berdiri, semua pemilik juga telah di kumpulkan.
Untuk berdirinya warung tersebut sudah berjalan lebih dari 5 tahun, maka ini bukan tentang kebocoran PAD. Namun lebih pada wajib pajak yang belum dan sewa lahan aset yang belum tertib saja.
“Maka kita akan menertibkan ini untuk peningkatan pendapatan daerah, jadi ada rancangan kedepan karena kita tidak bisa menggunakan aturan berlaku mundur,” pungkasnya.
